Wakil Kanselir Jerman Lars Klingbeil Desak Uni Eropa Beri Sanksi ke Menteri Israel Itamar Ben-Gvir

LONDON — Desakan untuk menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir terus menguat di tingkat politik tertinggi Eropa. Wakil Kanselir Jerman Lars Klingbeil menjadi tokoh terbaru yang secara eksplisit meminta Uni Eropa bertindak tegas, menyusul pernyataan kontroversial Ben-Gvir yang menyerukan eskalasi serangan di Jalur Gaza.

Dalam wawancaranya dengan penyiar Sat.1 pada Selasa (18/2), Klingbeil mengutuk pernyataan Ben-Gvir yang dinilai tidak manusiawi. Ia menegaskan bahwa meskipun dirinya menyatakan solidaritas dengan Israel, dukungan tersebut tidak berlaku untuk "menteri semacam itu."

Seruan Larangan Masuk ke Wilayah Eropa

Gelombang kecaman tidak hanya datang dari internal partai berkuasa. Franziska Brantner, pemimpin bersama Partai Hijau Jerman, mengambil langkah lebih jauh dengan mendesak pemerintah Jerman untuk memberlakukan larangan masuk bagi Ben-Gvir.

"Saya mendesak pemerintah Jerman untuk memberlakukan larangan masuk terhadap pria ini dan mendorong agar sanksi serupa diberlakukan di tingkat Eropa," ujar Brantner kepada Politico.

Larangan masuk yang dimaksud akan membatasi pergerakan Ben-Gvir di wilayah Schengen, sekaligus menjadi sinyal diplomatik kuat bahwa retorika kekerasan tidak dapat ditoleransi.

Kecaman dari Kubu Oposisi Parlemen Jerman

Tekanan politik juga datang dari kubu oposisi. Jurgen Hardt, juru bicara kebijakan luar negeri dari kelompok parlemen Uni Demokrat Kristen/Uni Sosial Kristen (CDU/CSU), pada Senin (17/2) menyerukan hal serupa kepada Uni Eropa.

Hardt mendesak pemberian sanksi atas pernyataan Ben-Gvir yang mendukung pembunuhan puluhan warga Palestina di Gaza setiap malam. Ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya melanggar norma kemanusiaan, tetapi juga merusak prospek perdamaian di kawasan.

Pernyataan Kontroversial Ben-Gvir soal Gaza

Ben-Gvir sebelumnya telah berulang kali melontarkan pernyataan yang memicu kemarahan internasional. Ia menyerukan peningkatan serangan udara di Jalur Gaza dan secara eksplisit mendukung pembunuhan "30 hingga 40" warga Palestina setiap harinya.

Selain itu, ia terus mengulang seruan untuk menempatkan kembali warga Israel di wilayah kantong Palestina dengan mengorbankan penduduk asli. Sikap ini dinilai bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan eskalasi genosida di wilayah konflik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri Israel maupun kantor Ben-Gvir terkait desakan sanksi dari para pejabat tinggi Jerman tersebut. Uni Eropa sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kemungkinan penerapan sanksi terhadap pejabat Israel tersebut.