BANGGAI KEPULAUAN — Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Sulawesi Tengah, Ambo Dalle, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di kawasan kepulauan tidak boleh hanya berorientasi pada laba. Pesan itu ia sampaikan saat melantik dan mengukuhkan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPKA Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2026-2031.
Ambo yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah menyoroti kekayaan alam Bangkep yang menyimpan peluang ekonomi besar. Namun, potensi tersebut membawa tantangan tersendiri: bagaimana investasi dan aktivitas bisnis tetap menghasilkan keuntungan tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya lokal.
Lingkungan dan Budaya Harus Jadi Bagian dari Bisnis
Menurut Ambo, pengusaha daerah perlu mulai menempatkan keberlanjutan lingkungan dan keberadaan budaya masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Ia menilai selama ini ukuran keberhasilan usaha kerap hanya dilihat dari sisi keuntungan semata.
"Pengusaha dalam mengelola SDA tidak hanya mengejar untung semata. Lingkungan dan budaya setempat juga harus dijaga," tegas Ambo Dalle, Jumat malam (18/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dorongan terhadap model pembangunan yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Bagi daerah kepulauan seperti Bangkep, menjaga ekosistem menjadi penting karena kekayaan alamnya tidak hanya berada di daratan, tetapi juga kawasan pesisir dan laut.
Mengapa Kawasan Kepulauan Lebih Rentan
Karakter wilayah Bangkep yang terdiri dari gugusan pulau membuat tekanan terhadap lingkungan lebih mudah berdampak luas. Kerusakan di satu titik pesisir bisa merembet ke ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan warga.
Ambo menilai pengelolaan potensi daerah perlu diarahkan agar memberikan nilai ekonomi sekaligus menjaga aset alam untuk jangka panjang. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan generasi sekarang, tetapi juga yang akan datang.
Apa Langkah HIPKA Selanjutnya
Pelantikan BPD HIPKA Bangkep periode 2026-2031 menjadi titik awal bagi organisasi pengusaha ini untuk mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab di daerah kepulauan. Pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan menerjemahkan pesan tersebut ke dalam program kerja nyata.
HIPKA Sulteng belum merinci bentuk pendampingan atau program spesifik yang akan dijalankan di Bangkep. Namun, arahannya jelas: investasi di kawasan kepulauan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan budaya masyarakat setempat.