Kementerian UMKM Dorong Pertumbuhan UMKM Sulsel
JAKARTA - Pertumbuhan UMKM di Sulawesi Selatan mendapat dorongan nyata melalui kolaborasi lintas sektor yang menghadirkan akses modal, literasi keuangan, serta pendampingan usaha. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggelar Entrepreneur Hub Finance (EHF) Sulawesi Selatan 2025, sebagai upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan di wilayah tersebut.
Acara ini menargetkan 100 UMKM terkurasi asal Makassar, memberikan mereka fasilitas langsung untuk memperoleh pembiayaan syariah, pendampingan, serta coaching bisnis yang komprehensif. “Entrepreneur Hub Finance ini adalah ruang kolaborasi nyata bagi UMKM. Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga memberikan literasi, pendampingan, hingga coaching bisnis,” ujar Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, di Rumah UMKM BSI Makassar, Rabu, 3 September 2025.
EHF 2025 hadir menjawab tantangan banyak UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses permodalan serta kurang literasi keuangan. Forum ini menjadi ruang temu sekaligus wadah pendampingan komprehensif antara pelaku UMKM, wirausaha, dan lembaga pembiayaan.
Baca Juga
Dalam kegiatan ini, para peserta memperoleh literasi keuangan dari berbagai pihak, termasuk perbankan, lembaga non-bank, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), akademisi, serta praktisi wirausaha. Materi literasi fokus pada solusi inovatif pembiayaan, pengelolaan modal usaha, serta peluang alternatif pembiayaan di luar jalur perbankan.
Selain itu, peserta mendapatkan sesi coaching clinic dengan konsep one-on-one meeting bersama sejumlah pendamping terkait layanan pembiayaan, pemasaran, perizinan, branding, dan manajemen usaha. Pendekatan personal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman praktis para pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka secara profesional.
Tujuan utama EHF 2025 adalah mendorong para UMKM memperoleh akses pembiayaan inklusif, memperkuat kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing, dan mengakselerasi transformasi bisnis berbasis digitalisasi. Semua upaya ini selaras dengan target pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,10% pada 2025, 3,6% pada 2029, hingga 8% pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Semua itu adalah bekal penting agar UMKM benar-benar tumbuh berkelanjutan, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global,” tegas Azizah.
Tak hanya Kementerian UMKM, bantuan pendampingan bagi UMKM Makassar juga datang dari berbagai stakeholder strategis. Kabid Pemberdayaan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Selatan, Indriastuti Assegaf, menekankan pentingnya sinergi lintas pihak. “Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga keterampilan manajerial, pengetahuan, dan jejaring usaha yang lebih luas. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis UMKM Sulsel bisa naik kelas dan menembus pasar nasional hingga global,” ujarnya.
Regional CEO BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menegaskan kesiapan pihaknya mendukung UMKM di kawasan timur Indonesia. “Kami hadir bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan, literasi, dan solusi keuangan inklusif. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dan BSI siap mendukung UMKM di sini agar tumbuh lebih tangguh dan kompetitif,” kata Sukma.
Selain BSI dan PIP, dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Grab Indonesia, PaDi UMKM, perguruan tinggi, asosiasi, dan komunitas wirausaha. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, mempermudah UMKM mengakses pembiayaan, serta meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran mereka.
Dengan adanya EHF 2025, para pelaku UMKM di Makassar memiliki kesempatan memperoleh pengalaman praktik langsung dalam mengelola bisnis mereka secara profesional. Akses terhadap pembiayaan dan pendampingan yang diberikan juga diharapkan dapat menjadi katalis untuk transformasi bisnis menuju model usaha modern yang berbasis digitalisasi.
Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya sebatas pemberian modal, tetapi juga pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, strategi pemasaran, inovasi produk, dan kemampuan manajerial. Dengan cara ini, UMKM Sulsel tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi penggerak ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.
EHF 2025 menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan dampak signifikan bagi pengembangan UMKM, memperluas jejaring, serta meningkatkan akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan ini juga mendorong wirausaha untuk lebih percaya diri dalam mengelola bisnisnya, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui program ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, dan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Semua pihak yang terlibat sepakat bahwa pembinaan UMKM bukan pekerjaan satu instansi, tetapi membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi, dan komunitas wirausaha.
Rekomendasi
.jpg)
.jpg)
